Peraturan pemerintah tentang docking kapal

yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. (3) Ketentuan tentang pengawakan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 6 (1) Bagi kapal yang telah selesai dibangun di tempat yang tidak dapat menerbitkan suratsurat kapal atau kapal dibangun atas pesanan pihak asing, dapat diterbitkan surat izin

faxlibixmak.web.app
 Libros de caballerías ejemplos

PP 20-10 ok diluar daftar - BPKP Sesuai dengan kesadaran terhadap pentingnya faktor Manusia dan perlunya peningkatan manajemen operasional kapal dalam mencegah terjadinya Kecelakaan kapal, manusia, muatan barang/cargo dan harta benda serta mencegah terjadinya pencemaran lingkungan laut, maka IMO mengeluarkan peraturan tentang manajemen keselamatan kapal & perlindungan

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang perairan tempat labuh untuk lego jangkar kapal yang sedang istirahat, docking ringan atau sedang

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA berwenang menyelenggarakan pendaftaran kapal Indonesia sesuai dengan peraturan Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal adalah pejabat Pemerintah yang mempunyai kapal dalam pelayaran menuju galangan untuk melakukan perbaikan (docking);. 6 Nov 2019 Pemerintah diminta segera merealisasikan insentif bagi industri maritim sehingga perusahaan pelayaran Haryo Soekartono menanggapi polemik impor kapal bekas, menyusul terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan No. Peraturan Dirjen Hubla No. HK.103/1/3/DJPL-17 Tentang Prosedur Pengedokan (Pelimbungan) Kapal Berbendera Indonesia. a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Anggaran Pen- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun kapal angkutan laut luar negeri, kapal angkutan laut dalam negeri dan kapal pelayaran rakyat/ kapal perintis. Pasal 6. Undang-Undang. Nomor 37 Tahun. 2000 tentang. Penetapan. Peraturan. Pemerintah. Pengganti Undang-. Undang persiapan docking, penyediaan suku cadang, perbekalan, pengawakan, asuransi, dan sertifikasi kelaiklautan kapal. 20. Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ANGKUTAN DI. PERAIRAN. BAB I kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan stevedoring, cargodoring, dan b. kapal sedang dalam perbaikan atau docking; atau c. kapal tidak sesuai 

Enam pelanggaran di balik tenggelamnya KMP Rafelia 2

27 Jul 2016 pemerintah untuk membuat kebijakan dan regulasi industri galangan kapal dalam meningkatkan daya saing industri perkapalan kapal (Peraturan Menteri Keuangan No.121/PMK.011/2013 tentang Pajak Penjualan atas. 5 Okt 2015 Paket stimulus ekonomi pemerintah dalam bidang galangan industri kapal dinilai masih setengah hati. Sebab, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2015 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan  21 Feb 2018 TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mengkaji ulang kewajiban penggunaan kapal nasional untuk kegiatan ekspor impor. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2017 yang rencananya  6 Jan 2018 Bisnis ini memiliki prospek yang bagus ke depan, menyusul rencana diberlakukannya peraturan pemerintah untuk usaha galangan kapal ini menjanjikan bagi pengusaha, sebab ada rencana pemerintah mengeluarkan PP   10 Mar 2016 Fasilitas PPN tidak dipungut untuk galangan kapal hanya berlaku untuk pembangunan kapal perang dan kapal Sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2015  18 Ags 2015 KBR, Jakarta - Menteri Perindustrian Saleh Husin berharap Menteri Keuangan segera menanda tangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) soal aturan pemberian insentif bagi industri galangan. Ia yakin insentif itu bakal 

Larangan Mudik Kapal Laut, Juga Sulitkan Usaha ...

Undang-Undang. Nomor 37 Tahun. 2000 tentang. Penetapan. Peraturan. Pemerintah. Pengganti Undang-. Undang persiapan docking, penyediaan suku cadang, perbekalan, pengawakan, asuransi, dan sertifikasi kelaiklautan kapal. 20. Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ANGKUTAN DI. PERAIRAN. BAB I kapal di pelabuhan yang meliputi kegiatan stevedoring, cargodoring, dan b. kapal sedang dalam perbaikan atau docking; atau c. kapal tidak sesuai  26 Jul 2019 Sudiono menjelaskan bahwa penimbalan pedoman kompas magnet dilakukan untuk memastikan pemenuhan aspek keselamatan kapal berdasarkan pada Konvensi SOLAS 1974 serta mengacu kepada Peraturan Menteri  MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF a. pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal di pelabuhan umum diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2013 tentang  8 Nov 2019 Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 76 Tahun 2019 disebut akan mendorong industri galangan kapal untuk bisa tumbuh. 14 Nov 2019 Kapal Negara adalah kapal milik negara digunakan oleh instansi Pemerintah tertentu yang diberi fungsi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menegakkan hukum serta 

Peraturan | Ortax - your center of excellence in taxation PERATURAN PEMERINTAH TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang … Adjie Daji: Manajemen Perawatan Kapal Apr 28, 2016 · Menjelang kapal akan naik Dok maka rencana perawatan dan perbaikan (Docking Repair List) serta permintaan suku cadang dan material lainnya untuk keperluan pekerjaan-pekerjaan di Dok diajukan ke kantor pusat. a. Docking Repair List. Docking Repair List tersebut harus secara jelas diperinci untuk tiap pekerjaan. Misalnya jika pekerjaan itu Ulasan lengkap : Ini yang Harus Diketahui dalam Mendirikan ... Sep 03, 2015 · Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2013; 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut; 5. ATURAN BARU TENTANG PENGEDOKAN KAPAL BERBENDERA …

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Angkutan di Perairan; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik kegiatan jasa pengelolaan kapal di bidang teknis kapal meliputi perawatan, persiapan docking, penyediaan suku cadang, perbekalan, pengawakan, asuransi, dan sertifikasi kelaiklautan kapal. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 … PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1965 TENTANG Peraturan tentang penyelenggaraan dan pengawasan perindustrian Maritim; BAB I. KETENTUAN-KETENTUAN UMUM. Bidang pembuatan dan perbaikan kapal dan semua alat-alat terapung, pembuatan dan perbaikan alat-alat penggerak dan semua Usia Kapal Dalam Rangka Docking Dihitung Sejak Serah Terima Usia Kapal Dalam Rangka Docking Dihitung Sejak Serah Terima Hal itu tertuang pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. HK.103/1/3/DJPL-17 tentang Prosedur Pengedokan (Pelimbungan) Kapal Berbendera Indonesia yang dikeluarkan pada 30 Desember 2016 menggantikan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. HK.103/1/4/DJPL-14. Pemerintah Terbitkan PM 11/2016 tentang Keagenan Kapal

berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselarnatan dan keamanan pelayaran . Peraturan. Pemerintah ini mengatur mengenai Tatanan. Kepelabuhanan Nasional, Rencana Induk Pelabuhan serta.

berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselarnatan dan keamanan pelayaran . Peraturan. Pemerintah ini mengatur mengenai Tatanan. Kepelabuhanan Nasional, Rencana Induk Pelabuhan serta. Peranan perkapalan yang meliputi segala sesuatu berkenaan dengan kelaiklautan kapal dan peti kemas dalam Pelayaran, perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah hal-hal yang bersifat teknis kelaiklautan kapal yang mencakup: *kapal dalam pelayaran menuju galangan untuk melakukan perbaikan (docking);. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 69 TAHUN 2015 atas Barang Mewah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Impor dan 3. jasa perawatan dan reparasi (docking) kapal; b. jasa yang diterima oleh   4 Nov 2019 Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 76/2019 yang resmi diundangkan per 21 Oktober 2019 lalu menuai polemik di dunia kemaritiman. Sekjen Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia  20 Ags 2019 Sebagai informasi, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2019 mengatur tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis ( AIS) Bagi Kapal yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia serta